Pemerintah Harus Blak-blakan Soal Pajak Progresif Mobil

Syubhan Akib - detikOto

Jakarta - Pajak progresif yang akan diterapkan oleh pemerintah dinilai akan banyak menuai masalah, terutama dalam implementasinya nanti.
Karena walaupun memiliki niat mulia untuk menekan volume kendaraan, menambah pendapatan pemerintah serta melakukan pemerataan kepemilikan mobil di Indonesia, pajak ini terbilang masih sarat kontroversi, karena itu pemerintah harus segera memberikan penjelasan pada masyarakat.

Hal tersebut dikemukakan oleh pengamat otomotif Suhari Sargo ketika dihubungi detikOto, Rabu (5/7/2009).

"Pajak ini masih penuh kontroversi. Karena itulah pemerintah dalam hal ini harus menjelaskan maksud undang-undang itu dan bagaimana pengimplementasiannya dalam peraturan nanti," jelas Suhari.

Penjelasan itu menurut Suhari sangatlah penting agar tidak membuat masyarakat bertanya-tanya.

Cakupan UU itu apakah untuk satu nama, satu rumah atau satu perusahaan pun menurut Suhari juga harus dijelaskan secara ditail, karena ini akan memiliki efek yang tidak sedikit.

Bila memang hitungannya per-nama pemilik, Suhari sedikit menyetujui hal itu. Karena walau efeknya sedikit, hal itu akan memberi pelajaran kepada yang kaya agar tidak terlalu hidup mewah dengan membeli banyak mobil.

Namun bila hal itu ditujukan ke alamat rumah, hal itu akan mengundang banyak masalah. "Karena dalam satu rumah kan bisa saja ada beberapa orang yang memiliki mobil sendiri hasil kerjanya, kalau dibedakan bisa berantem dong mereka," pungkas Suhari.

"Itulah sebabnya pemerintah dalam hal ini harus segera menjelaskan
sejelas-jelasnya pada masyarakat," tegas Suhari.